Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam sambutannya meminta peserta pelatihan agar berkomitmen dan berupaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi itu harus menjadi prioritas bersama semua pihak, termasuk Pj Gubernur yang memiliki fungsi dan peran strategis sebagai pejabat daerahnya masing-masing,” sebutnya.

Tidak hanya kepada Pj Gubernur, Wawan juga menyampaikan peran para pimpinan DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintah daerah, “dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi sangat penting sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan di daerah masing-masing.”

Kemudian Wawan memaparkan dari data penanganan korupsi yang dilakukan KPK pada tahun 2004 sampai 2022, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) merupakan instansi dengan pelaku korupsi terbanyak, yaitu 695 orang atau 54 persen.

“Oleh sebab itu saya harap para peserta pelatihan dapat mengoptimalkan peran dan pengaruhnya untuk memulai langkah, bergerak dan membangun upaya kolaboratif dalam mencegah korupsi dan membangun budaya integritas di daerahnya masing-masing agar tujuan bernegara dapat tercapai,” ucap Wawan kepada 20 peserta pelatihan.

Sementara itu Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya yang menjadi narasumber, memaparkan kepada peserta modus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menurut data KPK sejak 2004 sampai 2022. Terdapat 22 kepala daerah dari 34 Provinsi yang terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK. Selanjutnya 160 kasus korupsi terjadi di daerah, ada 16 Gubernur dan 129 Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terjerat kasus korupsi. Mereka terjerat perkara pengadaan barang dan jasa, perkara pengelolaan anggaran dan perkara perizinan. Sedangkan anggota DPR dan DPRD sebanyak 344 terlibat kasus korupsi.

“Banyak yang tidak sadar dan terlena dengan gratifikasi. Karena anda tidak meminta, tidak ada kaitan apa pun tapi dapat pemberian. Lantas dianggap hadiah, dianggap rejeki. Pemberian tidak langsung kepada anda selaku penyelenggara negara, tapi bisa diberikan kepada istri, anak dan keluarga lainnya. Saat mendapat pemberian, ada yang penting cermati, yaitu apakah anda tetap akan diberi “hadiah” jika anda bukan penyelenggara negara? Jika jawabannya tidak, maka anda harus lapor. Gratifikasi ada hukum pidananya jika tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima,” pungkas Herda.

12 Provinsi yang mengikuti PAKU Integritas terakhirTahun 2023 adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua. (adt/tb)

Pernyataan tersebut menanggapi penangkapan SYL  oleh KPK pada Kamis (12/10/2023) malam di sebuah apartemen dikawasan Jakarta Selatan.

“Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani saat ini oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah/janji oleh penyelenggara negara/pegawai negeri yang ada hubungannya dengan jabatannya tetap terus jalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, walaupun SYL sudah ditahan di KPK,”  jelas Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak Safri dalam keterangannya, Jumat (13/10).

Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyidik berkomitmen untuk profesional dalam melaksanakan pengusutan setiap perkara, termasuk dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK.

“Kami jamin penyidikan dalam rangka penegakan hukum akan dilakukan profesional, transparan dan akuntabel,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 11 saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil ajudan Ketua KPK Firli Bahuri pada Rabu (11/10). Namun ajudan Firli mangkir dari pemeriksaan.

Ajudan pribadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan diperiksa Polda Metro Jaya hari ini, Jumat, (13/10/2023). Ajudan pribadi tersebut akan diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Hari ini pemeriksaan. (Agenda) pukul 10.00 WIB,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Jumat.

Sebelumnya, Aide-de-camp (ADC) atau ajudan Firli Bahuri mangkir dari panggilan polisi pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Ajudan Firli meminta penyidik mengatur ulang jadwal pemeriksaan pada Jumat, 13 Oktober 2023. Adapun, alasan karena sedang melaksanakan dinas.

“Memohon penundaan pemeriksaan kepada penyidik karena alasan dinas. Sudah dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada hari Jumat besok,” ucap Ade Safri. (tim/tb)

Terpantau mantan Menteri Pertanian SYL tiba di gedung KPK sekitar pukul 19.05 WITA tadi, Kamis (12/10/2023), memakai topi dan kemeja putih dipadu jaket hitam. Syahrul Yasin Limpo digiring masuk ke dalam gedung KPK, dengan posisi tangan di depan.

Dikabarkan, SYL akan langsung menjalani pemeriksaan hari ini dan saat digiring masuk ke gedung KPK, tidak terlihat tim kuasa hukumnya mendampingi.

Seperti diketahui dalam kesempatan tersebut, KPK langsung menahan 1 tersangka lain, yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. Sekjen Kementan ditahan untuk kebutuhan proses penyidikan, menurut Johanis Tim Penyidik menahan KS untuk 20 hari pertama, terhitung 11 Oktober hingga 30 Oktober 2023 di rutan KPK.

Sebelumnya beredar kabar bahwa SYL tidak hadir dalam pengumuman status tersangka pada Rabu malam karena urusan keluarga. SYL juga sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari Rabu (11/10/2023) di gedung KPK, Jakarta, namun hingga pukul 10.00 WIB, SYL tidak datang ke gedung KPK. (tim/tb)

“Sejalan dengan meningkatnya investasi, perdagangan, dan kerja sama ekonomi antara kedua negara, KPK berkomitmen untuk mengawal berbagai investasi yang masuk ke Indonesia agar bebas dari praktik korupsi dan tanpa hambatan,” tegas Firli.

Selain pertemuan bilateral, ditandatangani pula Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU) antara KPK RI dengan ACRC Korea Selatan mengenai Kerja Sama dalam Pemberantasan Korupsi. MoU tersebut memuat peningkatan kerja sama antara lain untuk berbagi dan bertukar kebijakan, praktik baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melakukan kajian bersama, pertukaran teknologi, pengembangan program pelatihan dan pengembangan profesional.

Selama ini kerja sama antara KPK RI dengan ACRC Korsel telah terjalin baik, utamanya melalui kegiatan benchmarking dan upaya pembangunan kapasitas.

“KPK belajar banyak dari ACRC Korsel terkait Survei Penilaian Integritas, sistem untuk menilai risiko korupsi/Corruption Risk Assessement, serta untuk meningkatkan integritas melalui pendidikan,” papar Firli dalam pertemuan tersebut.

Kerja sama dan hubungan diplomasi antara RI dan Korea Selatan telah terjalin dalam bentuk kemitraan strategis antara kedua negara, khususnya di bidang ekonomi melalui investasi dan perdagangan yang terus meningkat. Untuk itu kerja sama pemberantasan korupsi antara kedua negara akan semakin penting, guna meningkatkan kepercayaan investor Korea Selatan ke Indonesia, serta membangun budaya antikorupsi dalam bisnis dan investasi kedua negara.

KPK sendiri telah membentuk Direkorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) agar para investor dan pelaku bisnis tidak melakukan upaya-upaya dan praktik korupsi dalam bidang bisnis dan investasi. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk membangun ekonomi kedua negara, sebagaimana semangat “Closer Friendship, Stronger Partnership” yang menjadi tema 50 tahun kerja sama Indonesia – Korea Selatan.

Di penghujung pertemuan, Ketua KPK mengajak ACRC untuk bersama menjaga implementasi yang bebas dari korupsi pada berbagai kesepakatan dan komitmen bersama yang telah ada. Khususnya berbagai perjanjian ekonomi yang telah dibuat oleh kedua negara di bidang infrastruktur, digitalisasi, rantai pasok, ekonomi hijau dan UMKM.

“Korupsi adalah musuh bersama yang mengancam kesejahteraan masyarakat, kestabilan institusi dan kepercayaan publik. Dalam menghadapi tantangan ini, kerja sama internasional dalam kaitan ini dengan Korea Selatan memiliki peran penting untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi perbaikan sistem di Indonesia,” tutup Firli.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini Dubes LBBP RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto, yang juga memberikan komitmen bersama untuk mengawal berbagai kerja sama dan investasi yang masuk ke Indonesia agar bersih dari praktik korupsi sehingga tercipta kepercayaan dari Korsel untuk melakukan investasi di Indonesia.

Kerja sama Antikorupsi Indonesia dan Korea Selatan secara formal dibentuk pada tahun 2006 melalui Nota Kesepahaman antara KPK RI – KICAC Korsel yang kemudian untuk pertama kalinya diamandemen dengan adanya perubahan kelembagaan Anti Korupsi di Korea Selatan.

ACRC Korea Selatan dan KPK RI sendiri telah melangsungkan berbagai kerja sama, utamanya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Di bulan November dan Desember 2022, ACRC menggelar lokakarya bagi KPK mengenai corruption risk assesment, serta menerima kunjungan delegasi Indonesia untuk mempelajari PETI (Public Ethics Total Information) System di Ministry of Personnel Management Korea Selatan. Pada bulan Juli 2023, ACRC juga memberikan kesempatan bagi delegasi Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK untuk belajar mengenai pendidikan integritas dan survei penilaian integritas. (adt/tb)

Menurut Firli, Catur Prasetya menjadi hal penting yang harus dipegang teguh setiap anggota Polri sebagai semangat bekerja dan berdedikasi dalam setiap penugasan. Terutama, dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan mengamalkan dan memegang teguh Catur Prasetya, setiap anggota Polri mampu mencegah dan mengatasi tindak pidana yang akan terjadi. Baik itu melibatkan diri, keluarga ataupun kelembagaan hingga lingkungan sekitarnya. Sampai saya menjabat sebagai ketua KPK, saya masih ingat dan memegang teguh Catur Prasetya,” kata Firli.

Lebih lanjut Firli menjelaskan, penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Polda Jateng oleh setiap anggota Polri mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab, aksi atau tindak pidana korupsi bisa terjadi kapan saja dan dalam bentuk apa saja.

“Saat ini korupsi itu sudah berubah jenis dan bentuk, dan ini yang patut kita waspadai bersama,” lanjutnya.

Sementara itu Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi menyambut baik arahan yang disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada jajarannya, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut kapolda, seluruh personel Polda Jateng harus mampu menjaga integritas untuk tidak melakukan aksi tindak pidana korupsi saat bertugas.

“Sebagai anggota Polri, kita harus mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ada pelanggaran hukum berupa aksi korupsi,” ucap Luthfi

Luthfi menyebut, di Jateng banyak proyek vital nasional yang dikerjakan dan harus dikawal agar tidak terjadi penyimpangan di bidang penyalahgunaan anggaran. (adt/mr)